Materi Kuliah Kebijakan Fiskal Dan Moneter (Ekonomi Makro)
Nov 8, 2020
Edit
Kebijakan Fiskal Dan Moneter (Ekonomi Makro)
- Apa Pengertian dari Kebijakan Moneter?
- Apa Pengertian dari Kebijakan Fiskal?
- Apa Tujuan dari Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal?
- Apa saja Macam-macam Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal?
- Bagaimana Peranan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal?
A. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga, atau kombinasi keduanya, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kesetabilan harga, dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.
Dalam perekonomian suatu negara, jika pemerintah memandang bahwa pembangunan ekonomi yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah akan mengambil serangkaian tindakan kebijaksanaan untuk menstabilkan kembali situasi perekonomian tersebut. Diantaranya adalah kebijaksanaan moneter. Dalam kebijaksanaan moneter lembaga yang paling berwenang mengambil langkah kebijaksanaan yang diambil adalah Bank Sentral.
Cara yang ditempuh bisa melalui operasi pasar terbuka, politik diskonto, cadangan minimum atau perkreditan yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai bagaimana uang mempengaruhi perekonomian serta bagaimana mekanisme transmisi (jalur pengaruh) perubahan jumlah uang beredar.
1. Jalur biaya modal (The Cost of Capital Channel)
2. Jalur kekayaan (Wealth Channel)
3. Jalur harga relatif (Teori Portofolio)
4. Jalur langsung (Teori Monetarist)
Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol supplay: uang, ketersediaan uang, dan biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran.
Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga untuk mencapai kebijakan gol. Serta otoritas moneter dapat mempengaruhi pertumbuhan output untuk menyerap pengangguran dan mengendalikan laju inflasi.
Dapat dipahami betapa pentingnya kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas peredaran uang, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Apabila terlalu banyak uang yang beredar itangan masyarakat akan menimbulkan terlalu banayak permintaan didalam ekonomi. Sebaliknya, terlalu sedikit uang yang dipegang masyarakat membuat rendahnya permintaan didalam ekonomi yang menyebabkan rendahnya kegiatan produksi yang bias mengakibatkan resesi ekonomi. Jadi stabilitas uang yang beredar berarti stabilitas ekonomi dan yang terakhir ini mrupakan kondisi yang paling kritis untuk pertumbuhan output/ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Untuk memahami efektifitas dari kebijakan moneter terhadap ekonomi Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami empat hal pokok.
1) Mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya.
2) Faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang.
3) Sistem moneter yang diterapkan diindonesia
4) Hubungan antara uang yang beredar di masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi.
Ada tiga instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar: operasi pasar terbuka (open market operation), fasilitas diskonto (discount rate), dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Di luar tiga instrument tersebut (yang merupakan kebijakan moneter bersifat kuantitatf), pemerintah dapat melakukan imbauan moral (moral persuasion).
1) Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) . Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah menjual SBI dan atau SBPU. Melalui penjualan SBI/SBPU uang yang ada dalam masyarakat ditarik, sehingga jumlah uang beredar berkurang. Biasanya penjualan SBI/SBPU dilakukan bila jumlah uang beredar dianggap sudah mengganggu stabilitas perekonomian.
2) Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.
Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menambah laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah menaikan bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam uang dari bank sentral, sehingga pertambahan jumlah uang beredar dapat ditekan.
3) Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar, jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Misalnya, jika rasio cadangan wajib mulanya hanya 10%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, perbankan dapat mengalirkan pinjaman sebesar 90% dari deposito yang diterima perbankan. Dengan demikian angka multiplier uang dari sistem perbankan adalah 10.
Bila rasio cadangan wajib diperbesar menjadi 20%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, sistem perbankan hanya dapat menyalurkan kredit sebesar 80%. Angka multiplikasi uang dari sistem perbankan menurun menjadi 5, dengan demikian jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya yang terjadi bila pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Sebab penurunan rasio tersebut akan memperbesar angka multiplikasi uang, yang berarti akan meningkatkan jumlah uang beredar.
Untuk pertama kalinya sejak Pakto 1988 Bank Indonesia menggunakan rasio cadangan wajib guna mengerem pertumbuhan besar-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan rasio menjadi 3% pada Februari 1996 (ketentuan sebelumnya menurut Pakto 1988 adalah 2%). Sejak April 1997 besarnya rasio cadangan wajib adalah 5%.
4) Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
a) Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
b) Pola persebaran sumber daya
c) Distribusi pendapat
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan anggaran/politik anggaran sebagai berikut:
a. Anggaran defisit (deficit budget) kebijakan fiskal ekspansi
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
b. Anggaran surplus (surplus budget) kebijakan fiskal kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Sebaliknya, politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekananan permintaan.
c. Anggaran berimbang (balanced budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang, yaitu terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian:
a) Aggregate demand and the level of economic activity (Permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi).
b) The pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya).
c) The distribution of income (Distribusi pendapatan).
Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada kegiatan ekonomi. Sikap yang tiga kemungkinan kebijakan fiskal yang netral, ekspansif, dan kontraktif:
1) Sikap Netral
Sebuah sikap netral menyiratkan kebijakan fiskal anggaran berimbang di mana G = T (Pemerintah pengeluaran = Pajak pendapatan). Pengeluaran pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak dan hasil keseluruhan anggaran memiliki efek netral pada tingkat kegiatan ekonomi.
2) Sikap Ekspansif
Sikap ekspansif kebijakan fiskal bersih melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah (G> t) melalui pengeluaran pemerintah meningkat, penurunan pendapatan pajak, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih besar atau lebih kecil daripada surplus anggaran pemerintah sebelumnya, atau defisit jika sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang. Ekspansioner kebijakan fiskal biasanya berhubungan dengan defisit anggaran.
3) Sikap Kontraktif
Sikap kontraktif kebijakan fiskal (G <T) terjadi ketika bersih dikurangi pengeluaran pemerintah baik melalui pendapatan pajak yang lebih tinggi, mengurangi pengeluaran pemerintah, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih rendah atau surplus yang lebih besar daripada pemerintah sebelumnya, atau surplus jika sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang. Contractionary fiscal policy is usually associated with a surplus. Kontraktif kebijakan fiskal biasanya berhubungan dengan surplus.
Sedangkan Kebijakan fiskal dalam Negara berkermbang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Dalam menjalankan kebijakan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah mengusahakan agar keseluruhan pengeluaran masyarakat dapat mencapai atau mendekati tingkat produksi maksimum yang dapat diciptakan oleh masyarakat. Tingkat produksi yang paling maksimum yang dapat diciptakan tersebut dinamakan pendapatan nasional pada tingkat kesempatan kerja penuh atau pada kapasitas penuh.
Dalam keadaan dimana seluruh pengeluaran suatu perekonomian adalah lebih besar dari kesanggupan maksimal perekonomian itu memproduksi barang-barang, inflasi akan berlaku. Untuk mengelakkan terjadinya kenaikan harga-harga ini, tingkat pengeluaran masyarakat perlu diturunkan.
Tujuan kebijakan moneter seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah keseimbangan intern (Internal Balance) dan keseimbangan ekstern (External Balance). Kebijakan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan dipertahankannya laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern dipertahankan agar neraca pembayaran internasional (Balance of Payment) seimbang dalam arti bahwa neraca pembayaran internasional tidak deficit dan surplus.
Di bawah ini adalah tujuan dari dilakukannya Kebijakan Moneter:
1) Stabilitas Ekonomi
Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang.
2) Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai.
3) Kestabilan Harga
Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.
4) Neraca Pembayaran Internasional
Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan, antara lain meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara stabilitas ekonomi internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri), serta mengendalikan tingkat inflasi. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak, pinjaman publik, dan subsidi.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
1) Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Kebijakan Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
2) Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan “kebijakan uang ketat” (tight money policy).
Macam-macam Kebijakan Fiskal
Berikut ini adalah macam-macam kebijakan fiskal yang meliputi:
1) Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional
2) The managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran
3) The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi
4) Balance budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan hilang.
Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi, tetapi juga pening katan aspek sosial seperti pemerataan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
Macam-macam Anggaran / Politik Anggaran:
a) Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
b) Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakanketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating)untuk menurunkan tekanan permintaan.
c) Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastiananggaran serta meningkatkan disiplin.
Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini bukanlah berarti bahwa kebijakan moneter tidak dapat digunakan sama sekali di negara berkembang. Kebijakan moneter masih tetap besar peranannya dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Tapi, bentuk kebijakan yang harus dilaksanakan haruslah disesuaikan dengan masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi. Karena uang tunai (uang kertas dan uang logam) merupakan bagian terbesar dari penawaran uang, maka kebijakan moneter bukan saja harus ditunjukkan untuk mempengaruhi penawaran yang diciptakan oleh sistem bank, tetapi harus pula meliputi usaha untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat. Pertambahan penduduk dan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari usaha dan kegiatan pembangunan menyebabkan dari tahun ke tahun penawaran uang harus ditambah.
Berarti salah satu tugas dari kebijakan moneter adalah untuk menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dan di negara berkembang kebijakan ini harus mencakup juga kebijakan untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat pengeluarannya. Salah satu caranya adalah dengan menarik uang tersebut kedalam sistem bank, misalnya dengan cara memberikan bunga yang tinggi kepada penyimpan deposito berjangka. Langkah ini bukan saja dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga dapat membantu menyediakan tabungan untuk digunakan dalam penanaman modal yang lebih produktif.
Tugas kebijakan moneter di negara berkembang pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk mnciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalanya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat dikalangan penguasa moneter dan juga dipihak pemerintah. Kekurangan modal dan terbatasnya pendapatan pemerintah seringkali menimbulkan dorongan yang kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank sentral. Jika dilakukan, lajunya pertumbuhan jumlah uang tunai akan menjadi lebih cepat daripada yang diperlukan. Kenaikan harga-harga akan terjadi. Seperti telah diuraikan sebelum ini, sifat dari penawaran baramg-barang di negara berkembang adalah kurang elastis kalau dibandingkan denga di negara maju. Maka, pertambahan penawaran uang yang terlalu cepat lebih mudah menimbulkan inflasi. Dengan demikian peminjaman yang berlebihan oleh pemerintah pada bank sentral bukan akan mendorong perluasan kegiatan ekonomi, tapi akan menaikkan tingkat harga barang-barang.
Kedua, bank sentral di negara berkembang harus secara lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaanvaluta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi di negar tersebut , karena harga bahan mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenaikannya besar sekali, dan adakalanya sangat merosot, akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan. Dari uraian itu dapat disimpulkan tentang pentingnya menghindari akibat-akibatyang tidak menguntungkan tersebut. Sebagian dari tugas itu dipikul oleh kebijakan moneter.
Akhirnya tugas kebijakan moneter adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan dengan mengembangkan lebih lanjut badan-badan keuangan yang telah ada dinegara berkembang. Pembangunan ekonomi memerlukan modal, dan modal tersebut antara lain berasal dari masyarakat. Badan-badan keuangan dapat membantu mempertinggi pembentukan modal dalam suatu masyarakat, yaitu dengan mendorong masyarakat melakukan tabungan di dalam badan-badan keuangan, dan selanjutnya mengalirkan tabungan ini kepada para pengusaha. Tabungan yang diciptakan ini memungkinkan para pengusaha mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan membangun industri-industri.
Oleh karena itu, untuk melancarkan jalannya pembangunan perlulah digalakkan perkembangan badan-badan keuangan dan pasar modal. Perkembangan ini akan membantu usaha untuk menyediakan lebih banyak tabungan di dalam masyarakat yang sedang berusaha mempercepat pembangunannya. Disamping itu, kebijakan moneter harus menjalankan langkah-langkah yang menjamin agar modal atau tabungan yang dikumpulkan dapat diarahkan penggunaannya kepada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Langkah- langkah ini akan membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi.
Secara tradisi, bank-bank di negara berkembang lebih menitikberatkan kegiatannya pada pemberian pinjaman kepada sektor perdagangan, karena lebih menguntungkan dan risikonya lebih lebih rendah bila dibandingkan dengan memberi pinjaman kepada sektor industri dan pertanian. Untuk menjamin agar dana tabungan yang diciptakan akan mengalir ke dua sektor itu, perlulah dilakukan pengawasan pemerintah melalui bank sentral dengan melaksanakan kebijakan moneter yang sesuai untuk tujuan tersebut.
Di Negara berkembang kebijakan moneter yang demikian mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mempengaruhi perubahan penawara uang dan pengeluaran masyarakat. Ada beberapa factor yang dapat menimbulkan keadaan ini, yaitu:
1) Bank-bank komersil pada umumnya memiliki cadangan yang berlebuhan. Oleh karenanya perubahan dalam tingkat cadangan minimum tidak akan banyak mempengaruhin kegiatan mereka untuk meminjhamkan uang kepada para pengusaha dan masyarakat.
2) Kelebihan dalam cadangan menyebabkan bank-bank komersil jarang sekali meminjam dari bank sentral. Dengan demikain perubahan suku buynga dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral sedikit saja pengaruhnya kepada kegiatan bank-bank komersil.
3) Pasar uang dan pasar modal masih belum sempurna keadaannya dinegara berkembang. Ini menyebabkan operasi pasar terbuka tidak dapat dijalankan secara efektif. Dalam masyarakat belum terdapat cukup banyak surat-surat berharga untuk diperjualbelikan.
4) System bank belum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat berhubungan dengan badan tersebut. Dengan demikian kebijakan moneter hanya mempengaruhi sebagian kecil saja dari seluruh kegiatan perekonomian. Di samping itu penawaran uag di negara berkembang terutama masih terdiri dari uang kertas dan logam. Jumlah uang bank (bank money), yang merupakan komponen lain dari penewaran uang dalam perekonomian, belum sepenting seperti di negara maju. Ini berarti kegiatan perdagangan masih banyak yang dilakukan tanpa menggunakan jasa-jasa system; pedagangan dilakukan secara barter atau dengan menggunakan uang tunai. Dalam keadaan seperti ini kebijakan moneter yang tradisional lebih terbatas bankpengaruhnya kepada tingkat pengeluaran dalam masyarakat.
Peranan Kebijakan Fiskal
Walaupun alat-alat kebijakan fiskal yang tradisional tidak menciptakan hasil yang sama efektifasnya dengan di negara maju, bila kebijakan yang dijalankan dengan memperhatikan keadaan di negara berkembang, maka kebijakan itu dapat menjalankan peranan penting di dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan. Pertama-tama dengan menjalankan kebijakan fiskal yang lebih behati-hati (konservatif) daripada negara maju, yautu dengan sealu menjaga agar pengeluaran pemerintah tetap dalam keadaan seimbang dan menghindari melakukan pengeluran yang berlebihan, kebijakan tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi. Kedua, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mempengaruhi corak penggunanaan sumber daya. Perbelanjaan pemerintah di suatu sektor akan dapat menggalakkan penanaman modal yang lebih besar disektor tersebut, sedangkan pajak yang tinggi di suatu sektor akan membatasi gairah para pengusaha untuk menjalankan kegiatan sektor tersebut.
Kebijakan fiskal lainnya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi corak penggunaan sumber daya dalam perekonomian adalah dengan memberikan perangsangan fiskal (fiscal incentives) kepada perusahaan-perusahaan yang akan berusaha dalam beberapa bidang kegiatan tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Bentuk perangsang fiskal tersebut antara lain adalah memberikan pinjaman modal yang bersyarat ringan, pembebasan sementara pembayaran pajak mempercepat depresiasi barang-barang modal dan mengurangi atau membebaskan pajak impor barang barang modal dan bahan-bahan mentah yang digunakan. Dengan demikian yaitu sebagai alat meningkatkan efisiensi penggunan sumber daya dan sebagai, memperbesar jumlah pembentukan modal.
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.
Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.
Untuk memahami efektifitas dari kebijakan moneter terhadap ekonomi Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami empat hal pokok.
1) Mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya.
2) Faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang.
3) Sistem moneter yang diterapkan diindonesia
4) Hubungan antara uang yang beredar di masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi.
Ada tiga instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar: operasi pasar terbuka (open market operation), fasilitas diskonto (discount rate), dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Di luar tiga instrument tersebut (yang merupakan kebijakan moneter bersifat kuantitatf), pemerintah dapat melakukan imbauan moral (moral persuasion).
1) Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) . Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah menjual SBI dan atau SBPU. Melalui penjualan SBI/SBPU uang yang ada dalam masyarakat ditarik, sehingga jumlah uang beredar berkurang. Biasanya penjualan SBI/SBPU dilakukan bila jumlah uang beredar dianggap sudah mengganggu stabilitas perekonomian.
2) Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.
Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menambah laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah menaikan bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam uang dari bank sentral, sehingga pertambahan jumlah uang beredar dapat ditekan.
3) Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar, jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Misalnya, jika rasio cadangan wajib mulanya hanya 10%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, perbankan dapat mengalirkan pinjaman sebesar 90% dari deposito yang diterima perbankan. Dengan demikian angka multiplier uang dari sistem perbankan adalah 10.
Bila rasio cadangan wajib diperbesar menjadi 20%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, sistem perbankan hanya dapat menyalurkan kredit sebesar 80%. Angka multiplikasi uang dari sistem perbankan menurun menjadi 5, dengan demikian jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya yang terjadi bila pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Sebab penurunan rasio tersebut akan memperbesar angka multiplikasi uang, yang berarti akan meningkatkan jumlah uang beredar.
Untuk pertama kalinya sejak Pakto 1988 Bank Indonesia menggunakan rasio cadangan wajib guna mengerem pertumbuhan besar-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan rasio menjadi 3% pada Februari 1996 (ketentuan sebelumnya menurut Pakto 1988 adalah 2%). Sejak April 1997 besarnya rasio cadangan wajib adalah 5%.
4) Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar.
B. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
a) Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
b) Pola persebaran sumber daya
c) Distribusi pendapat
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan anggaran/politik anggaran sebagai berikut:
a. Anggaran defisit (deficit budget) kebijakan fiskal ekspansi
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
b. Anggaran surplus (surplus budget) kebijakan fiskal kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Sebaliknya, politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekananan permintaan.
c. Anggaran berimbang (balanced budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang, yaitu terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian:
a) Aggregate demand and the level of economic activity (Permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi).
b) The pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya).
c) The distribution of income (Distribusi pendapatan).
Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada kegiatan ekonomi. Sikap yang tiga kemungkinan kebijakan fiskal yang netral, ekspansif, dan kontraktif:
1) Sikap Netral
Sebuah sikap netral menyiratkan kebijakan fiskal anggaran berimbang di mana G = T (Pemerintah pengeluaran = Pajak pendapatan). Pengeluaran pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak dan hasil keseluruhan anggaran memiliki efek netral pada tingkat kegiatan ekonomi.
2) Sikap Ekspansif
Sikap ekspansif kebijakan fiskal bersih melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah (G> t) melalui pengeluaran pemerintah meningkat, penurunan pendapatan pajak, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih besar atau lebih kecil daripada surplus anggaran pemerintah sebelumnya, atau defisit jika sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang. Ekspansioner kebijakan fiskal biasanya berhubungan dengan defisit anggaran.
3) Sikap Kontraktif
Sikap kontraktif kebijakan fiskal (G <T) terjadi ketika bersih dikurangi pengeluaran pemerintah baik melalui pendapatan pajak yang lebih tinggi, mengurangi pengeluaran pemerintah, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih rendah atau surplus yang lebih besar daripada pemerintah sebelumnya, atau surplus jika sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang. Contractionary fiscal policy is usually associated with a surplus. Kontraktif kebijakan fiskal biasanya berhubungan dengan surplus.
Sedangkan Kebijakan fiskal dalam Negara berkermbang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Dalam menjalankan kebijakan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah mengusahakan agar keseluruhan pengeluaran masyarakat dapat mencapai atau mendekati tingkat produksi maksimum yang dapat diciptakan oleh masyarakat. Tingkat produksi yang paling maksimum yang dapat diciptakan tersebut dinamakan pendapatan nasional pada tingkat kesempatan kerja penuh atau pada kapasitas penuh.
Dalam keadaan dimana seluruh pengeluaran suatu perekonomian adalah lebih besar dari kesanggupan maksimal perekonomian itu memproduksi barang-barang, inflasi akan berlaku. Untuk mengelakkan terjadinya kenaikan harga-harga ini, tingkat pengeluaran masyarakat perlu diturunkan.
C. Tujuan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Tujuan Kebijakan MoneterTujuan kebijakan moneter seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah keseimbangan intern (Internal Balance) dan keseimbangan ekstern (External Balance). Kebijakan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan dipertahankannya laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern dipertahankan agar neraca pembayaran internasional (Balance of Payment) seimbang dalam arti bahwa neraca pembayaran internasional tidak deficit dan surplus.
Di bawah ini adalah tujuan dari dilakukannya Kebijakan Moneter:
1) Stabilitas Ekonomi
Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang.
2) Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai.
3) Kestabilan Harga
Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.
4) Neraca Pembayaran Internasional
Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan, antara lain meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara stabilitas ekonomi internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri), serta mengendalikan tingkat inflasi. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak, pinjaman publik, dan subsidi.
D. Macam-macam Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Macam-macam Kebijakan MoneterPengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
1) Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Kebijakan Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
2) Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan “kebijakan uang ketat” (tight money policy).
Macam-macam Kebijakan Fiskal
Berikut ini adalah macam-macam kebijakan fiskal yang meliputi:
1) Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional
2) The managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran
3) The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi
4) Balance budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan hilang.
Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi, tetapi juga pening katan aspek sosial seperti pemerataan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
Macam-macam Anggaran / Politik Anggaran:
a) Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
b) Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakanketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating)untuk menurunkan tekanan permintaan.
c) Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastiananggaran serta meningkatkan disiplin.
E. Peranan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Peranan Kebijakan MoneterDengan adanya kelemahan-kelemahan ini bukanlah berarti bahwa kebijakan moneter tidak dapat digunakan sama sekali di negara berkembang. Kebijakan moneter masih tetap besar peranannya dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Tapi, bentuk kebijakan yang harus dilaksanakan haruslah disesuaikan dengan masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi. Karena uang tunai (uang kertas dan uang logam) merupakan bagian terbesar dari penawaran uang, maka kebijakan moneter bukan saja harus ditunjukkan untuk mempengaruhi penawaran yang diciptakan oleh sistem bank, tetapi harus pula meliputi usaha untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat. Pertambahan penduduk dan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari usaha dan kegiatan pembangunan menyebabkan dari tahun ke tahun penawaran uang harus ditambah.
Berarti salah satu tugas dari kebijakan moneter adalah untuk menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dan di negara berkembang kebijakan ini harus mencakup juga kebijakan untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat pengeluarannya. Salah satu caranya adalah dengan menarik uang tersebut kedalam sistem bank, misalnya dengan cara memberikan bunga yang tinggi kepada penyimpan deposito berjangka. Langkah ini bukan saja dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga dapat membantu menyediakan tabungan untuk digunakan dalam penanaman modal yang lebih produktif.
Tugas kebijakan moneter di negara berkembang pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk mnciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalanya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat dikalangan penguasa moneter dan juga dipihak pemerintah. Kekurangan modal dan terbatasnya pendapatan pemerintah seringkali menimbulkan dorongan yang kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank sentral. Jika dilakukan, lajunya pertumbuhan jumlah uang tunai akan menjadi lebih cepat daripada yang diperlukan. Kenaikan harga-harga akan terjadi. Seperti telah diuraikan sebelum ini, sifat dari penawaran baramg-barang di negara berkembang adalah kurang elastis kalau dibandingkan denga di negara maju. Maka, pertambahan penawaran uang yang terlalu cepat lebih mudah menimbulkan inflasi. Dengan demikian peminjaman yang berlebihan oleh pemerintah pada bank sentral bukan akan mendorong perluasan kegiatan ekonomi, tapi akan menaikkan tingkat harga barang-barang.
Kedua, bank sentral di negara berkembang harus secara lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaanvaluta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi di negar tersebut , karena harga bahan mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenaikannya besar sekali, dan adakalanya sangat merosot, akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan. Dari uraian itu dapat disimpulkan tentang pentingnya menghindari akibat-akibatyang tidak menguntungkan tersebut. Sebagian dari tugas itu dipikul oleh kebijakan moneter.
Akhirnya tugas kebijakan moneter adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan dengan mengembangkan lebih lanjut badan-badan keuangan yang telah ada dinegara berkembang. Pembangunan ekonomi memerlukan modal, dan modal tersebut antara lain berasal dari masyarakat. Badan-badan keuangan dapat membantu mempertinggi pembentukan modal dalam suatu masyarakat, yaitu dengan mendorong masyarakat melakukan tabungan di dalam badan-badan keuangan, dan selanjutnya mengalirkan tabungan ini kepada para pengusaha. Tabungan yang diciptakan ini memungkinkan para pengusaha mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan membangun industri-industri.
Oleh karena itu, untuk melancarkan jalannya pembangunan perlulah digalakkan perkembangan badan-badan keuangan dan pasar modal. Perkembangan ini akan membantu usaha untuk menyediakan lebih banyak tabungan di dalam masyarakat yang sedang berusaha mempercepat pembangunannya. Disamping itu, kebijakan moneter harus menjalankan langkah-langkah yang menjamin agar modal atau tabungan yang dikumpulkan dapat diarahkan penggunaannya kepada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Langkah- langkah ini akan membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi.
Secara tradisi, bank-bank di negara berkembang lebih menitikberatkan kegiatannya pada pemberian pinjaman kepada sektor perdagangan, karena lebih menguntungkan dan risikonya lebih lebih rendah bila dibandingkan dengan memberi pinjaman kepada sektor industri dan pertanian. Untuk menjamin agar dana tabungan yang diciptakan akan mengalir ke dua sektor itu, perlulah dilakukan pengawasan pemerintah melalui bank sentral dengan melaksanakan kebijakan moneter yang sesuai untuk tujuan tersebut.
Di Negara berkembang kebijakan moneter yang demikian mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mempengaruhi perubahan penawara uang dan pengeluaran masyarakat. Ada beberapa factor yang dapat menimbulkan keadaan ini, yaitu:
1) Bank-bank komersil pada umumnya memiliki cadangan yang berlebuhan. Oleh karenanya perubahan dalam tingkat cadangan minimum tidak akan banyak mempengaruhin kegiatan mereka untuk meminjhamkan uang kepada para pengusaha dan masyarakat.
2) Kelebihan dalam cadangan menyebabkan bank-bank komersil jarang sekali meminjam dari bank sentral. Dengan demikain perubahan suku buynga dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral sedikit saja pengaruhnya kepada kegiatan bank-bank komersil.
3) Pasar uang dan pasar modal masih belum sempurna keadaannya dinegara berkembang. Ini menyebabkan operasi pasar terbuka tidak dapat dijalankan secara efektif. Dalam masyarakat belum terdapat cukup banyak surat-surat berharga untuk diperjualbelikan.
4) System bank belum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat berhubungan dengan badan tersebut. Dengan demikian kebijakan moneter hanya mempengaruhi sebagian kecil saja dari seluruh kegiatan perekonomian. Di samping itu penawaran uag di negara berkembang terutama masih terdiri dari uang kertas dan logam. Jumlah uang bank (bank money), yang merupakan komponen lain dari penewaran uang dalam perekonomian, belum sepenting seperti di negara maju. Ini berarti kegiatan perdagangan masih banyak yang dilakukan tanpa menggunakan jasa-jasa system; pedagangan dilakukan secara barter atau dengan menggunakan uang tunai. Dalam keadaan seperti ini kebijakan moneter yang tradisional lebih terbatas bankpengaruhnya kepada tingkat pengeluaran dalam masyarakat.
Peranan Kebijakan Fiskal
Walaupun alat-alat kebijakan fiskal yang tradisional tidak menciptakan hasil yang sama efektifasnya dengan di negara maju, bila kebijakan yang dijalankan dengan memperhatikan keadaan di negara berkembang, maka kebijakan itu dapat menjalankan peranan penting di dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan. Pertama-tama dengan menjalankan kebijakan fiskal yang lebih behati-hati (konservatif) daripada negara maju, yautu dengan sealu menjaga agar pengeluaran pemerintah tetap dalam keadaan seimbang dan menghindari melakukan pengeluran yang berlebihan, kebijakan tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi. Kedua, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mempengaruhi corak penggunanaan sumber daya. Perbelanjaan pemerintah di suatu sektor akan dapat menggalakkan penanaman modal yang lebih besar disektor tersebut, sedangkan pajak yang tinggi di suatu sektor akan membatasi gairah para pengusaha untuk menjalankan kegiatan sektor tersebut.
Kebijakan fiskal lainnya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi corak penggunaan sumber daya dalam perekonomian adalah dengan memberikan perangsangan fiskal (fiscal incentives) kepada perusahaan-perusahaan yang akan berusaha dalam beberapa bidang kegiatan tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Bentuk perangsang fiskal tersebut antara lain adalah memberikan pinjaman modal yang bersyarat ringan, pembebasan sementara pembayaran pajak mempercepat depresiasi barang-barang modal dan mengurangi atau membebaskan pajak impor barang barang modal dan bahan-bahan mentah yang digunakan. Dengan demikian yaitu sebagai alat meningkatkan efisiensi penggunan sumber daya dan sebagai, memperbesar jumlah pembentukan modal.
F. Hubungan antara Kebijakan Moneter dengan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.
Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.