Ekonomi Publik : Pengertian, Ruang Lingkup, Pelaku dan Peran Pemerintah

Materi :

- Pengertian Ekonomi Publik

- Ruang Lingkup Ekonomi Publik

- Pelaku Ekonomi Publik

- Landasan Ekonomi Publik

- Proses Kegiatan Ekonomi Publik

- Peran Pemerintah dalam Ekonomi Publik

A. Pengertian Ekonomi Publik

Istilah ‘’ekonomi publik’’ adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Kata ekonomi berarti kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan keinginan atau (wants) untuk peningkatan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Kata publik dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan urusan dan perhatian banyak orang banyak (Publik affairs), pendapat orang banyak (public opinion), wilayah dan kepentingan orang banyak (Public domain), atau menyangkut kepentingan dan hajat hidup atau kesejahteraan orang banyak (Public interest and public welfare). Kesimpulannya ekonomi publik dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat, yang bertanggung jawab pengaturannya berada pada negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara khususnya pemerintah.

B. Ruang Lingkup Ekonomi Publik

Secara spesifik, ekonomi publik adalah menyoroti peran negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian lingkup dari bahasan ekonomi publik meliputi :

• Analisis dan desain kebijakan publik (analysis and design of public policy)
• Keuangan negara (public-finance) khususnya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) termasuk dampak pajak dan pengluaran pemerintah pada kesejahteraan rakyat (distributional effects of taxtion and goverment expenditures). 
• Analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah (analysis of market failure and goverment failure) dalam mewujudkan kesejahteraan publik.

C. Pelaku Ekonomi Publik

Kinerja ekonomi publik suatu negara dipengaruhi oleh bentuk hubungan dan interaksi para aktor dan pelaku ekonomi dinegara tersebut, melalui suatu mekanisme atau aturan main yang disepakati bersama. Secara umum pelaku ekonomi publik pada negara yang beradap dan bermartabat serta demokratis, dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menjadi tiga kelompok besar yaitu sebgai berikut :

1. Penyelenggara Negara (Political Society)

Penyelenggara negara lazimnya terdiri dari 3 pilar yang berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan bernegara. Ketiga lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

• Eksekutif atau pemerintah
• Legislatif atau parlemen 
• Yudikatif atau lembaga peradilan 

Kelompok penyelenggara negara ini mempunyai peran strategis dan penting dalam ekonomi publik. Kelompok inilah yang mengatur proses atau aturan main berjalannya aktivitas ekonomi di masyarakat, melalui berbagai peraturan dan kebijakannya. Berbagai peraturan kebijakan penyelenggara negara ini berujung pada bentuk alokasi dan distribusi penggunaan sumber daya yang menggerakkan aktivitas ekonomi dimasyarakat. Hasil dari kebijakan yang dibuat penyelenggara negara ini adalah terbentuknya iklim usaha yang merupakan faktor penentu bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas usahanya., dalam menghasilkan barang dan jasa, dan membuka lapangan pekerjaaan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

2. Kelompok Dunia Usaha (Bussines Society)

Kelompok ini adalah para pengusaha (pembisnis), yang berprofesi dan berperan sebagai penghasil (produsen) barang dan jasa dimasyarakat, dengan tujuan mendapat laba usaha.Kelompok bisnis ini adalah pelaku kegiatan ekonomi publik yang terlihat nyata perannya dilapangan. Kelompok inilah yang menggerakkan ekonomi publik, yang menciptakan nilai tambah (value added) ditengah masyarakat, seperti membuka lapangan usaha bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat konsumen, membayar pajak dan retribusi kepada negara (sebagai sumber utama keuangan negara). Dengan demikian sebenarnya peran pelaku usaha ini cukup penting dan menentukan perkembangan ekonomi publik.

3. Kelompok Masyarakat Madani (civil society)

Kelompok ini adalah masyarakat yang peduli (concern and care) terhadap hak-hak publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini lebih mewakili kepentingan publik atau masyarakat luas, sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan para produsen, maupun konsumen dan pelayanan yang disediakan oleh negara, dan produsen dari faktor produksi, seperti tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik faktor produksi lainnya. Keseimbangan kepentingan berbagai kelompok masyarakat juga dapat digambarkan dari keseimbangan berbagai kepentingan ekonomi masing-masing kelompok dimasyarakat. Keseimbangan ini sangat berpengaruh pada kinerja ekonomi publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

D. Landasan Ekonomi Publik

Ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan pikir sebagai berikut:

1. Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi, dan alokasi konsumsi serta masalah makroekonomi yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi.
2. Sistem Perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi (pemerintah atau bukan) serta bagaimana keputusan ekonomi diambil. Apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. 
3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain). Secara umum saat ini diakui swasta bahwa harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya. 
4. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.

E. Proses Kegiatan Ekonomi Publik

Proses kegiatan ekonomi publik dimulai dari adanya kebutuhan konsumsi barang dan jasa (demand), yang diikuiti oleh timbulnya peluang usaha untuk memproduksi barang dan jasa tersebut (supply) di masyarakat, secara terus-menerus yang terjadi secara berurutan. Proses kegiatan tersebut berlangsung melalui berbagai fungsi (produsen dan konsumen) dan kelembagaan (pemerintah dan lembaga pengaturan yang terkait) yang saling berkaitan satu sama lain. Urutan dan arus kegiatan tersebut dapat diuraikan seperti berikut :

1. Kegiatan produksi yang menghasilkan nilai barang dan jasa, yang nilai atau volumenya diukur dengan nilai tambah (value addes) dipicu dan digerakkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan konsumsi.
2. Konsumsi atau kebutuhan adalah pemicu utama aktivitas ekonomi masyarakat suatu negara, terdiri dari konsumsi maasyarakat, konsumsi pemerintah, maupun konsumsi orang luar negeri atau pasar ekspor, dan untuk kebutuhan investasi atau pembentukan modal, serta untuk kebutuhan belanja luar negeri atau impor. 
3. Besar kecilnya nilai output aktivitas ekonomi suatu negara atau disebut juga dengan Produk Domestik Bruto, PDB (Gross Domestic Product, GDP), yang tergantung dari nilai tambah yang dihasilkan, yaitu bergantung dari kinerja ekonomi dan bisnis yang ada di negara yang bersangkutan. Bila aktivitas ekonominya efesien dan punya daya saing tinggi, maka nilai tambah atau PDB-nya makin besar, dan sebaliknya. 
4. Produk Domestik Bruto PDB merupakan dasar untuk menghitung Produk Nasional Bruto (PNB), atau Gross National Product, GNP, yang menggambarkan kemampuan produktifitas atau output ekonomi nasional suatu negara. PDB atau GDP akan menjadi PNB atau GNP bila dari GDP dikeluarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan asing atau warga negara asing di Indonesia, kemudian ditambahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan Indonesia atau warga negara Indonesia di luar negerii. 
5. Nilai Pendapatan Nasional Bruto (PNB) , merupakan dasar untuk menghitung Pendapatan Nasional (PN) yang merupakan dasar untuk perhitungan pajak pertambahan nilai atau bentuk pajak lainnya atas dasar objek pajak yang ditetapkan oleh undang-undang. Pajak tersebut masuk ke kas negara, sebagai sumber pendapatan negara untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Publik

Pemerintah sebagai pelaku (yang umumnya mendominasi, terutama pada ekonomi di Negara berkembang) memiliki peran sebagai berikut:

• menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian.
• mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak. 
• memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi. 
• membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan. 
• meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan 
• menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.

KESIMPULAN

1. Ekonomi publik adalah sebuah aktivitas ekonomi nasional yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah.

2. Ruang lingkup Ekonomi publik meliputi yaitu, analisis dan kebijakan ekonomi, keuangan negara, dan analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah.

3. Pelaku ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok yaitu :

• Penyelenggara negara, yang didalamnya yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga itu yang mengatur proses jalannya aktivitas ekonomi dimasyarakat.
• Kelompok dunia usaha, kelompok ini adalah kelompok para pengusaha yang mengeluarkan barang/jasa yang bertujuan untuk mendapat untung. Pada kelompok ini menguntungkan masyarakat dan negara. 
• Kelompok masyarakat madani, kelompok ini adalah kelompok yang peduli akan hak-hak publik dalam berbangsa dan bernegara. 

4. Landasan ekonomi publik berisi mengenai permasalahan yang terjadi pada ekonomi mikro, siapa pelaku ekonomi, peran pemerintah, dan melaksanakan pendekatan analisis ilmiah.

5. Proses ekonomi publik yaitu dengan adanya permintaan dan penawaran, adanya nilai kegunaan, adanya ekspo dan import, dan nilai pendapatan nasional.

6. Peran pemerinta terhadap ekonomi publik yaitu, menetapkan, mengatur, memproduksi, membeli, mendistributor, dan menyelenggarakan sistem jaminan sosial. 

Share this post