Kebijakan Pembangunan Ekonomi: Mikro, Meso, Makro

Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat.Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan nonekonmi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1) Kebijakan Mikro

Kebijakan mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau disektor mana dan diwilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

Contoh kebijakan pemerintah :

Peraturan pemerintah yang mempengaruhi pola hubungan kerja (manajer dengan para pekerja), kondisi kerja dalam perusahaan.
Kebijakan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonomi.
Kebijakan kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain.
Menetapkan harga minimum dan maksimum untuk melindungi produsen atau konsumen.

2) Kebijakan Meso

Kebijakan Meso di bagi menjadi 2 arti yaitu:

1. Kebijakan ekonomi meso dalam arti sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen pemerintah mengeluarkan kebijakan sendiri, yang bisa sama / berbeda, untuk sektornya. Kebijakan ini mencangkup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk system penggajian, investasi, jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya.

2. Kebijakan ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukan pada wilayah tertentu. Misalnya, kebijakan industri regional dikawasan timur Indonesia (KTI) yang menyangkup kebijakan industri regional, kebijakan investasi regional, kebijakan fiscal regional, kebijakan pembangunan infrastruktur regional, kebijakan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah daerah,kebijakan distribusi pendapatan regional, kebijakan pendapatan, kebijakan perdagangan regional, dan sebagainya. Kebijakan ekonomi regional bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3) Kebijakan Makro

Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat (kebijakan moneter).Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atau regional), kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif.Instrumen yang digunakan untuk kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah dan intervensi langsung di pasar valuta untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap valas.(Tulus Tambunan, 1996).

Untuk menjalankan kebijakan yang sudah dijelaskan tersebut harus disusun strategi tertentu.Berikut ini strategi pembangunan ekonomi di Indonesia.

1. Mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Selain mengembangkan klaster industri berbasis sumber-sumber superior.Baik komoditas maupun sektor. Koridor pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap:

Mengindentifikasikan pusat-pusat perekonomian, misalnya ibukota provinsi.
Menentukan kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang.
Validasi untuk memastikan sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitas.
Menentukan hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misalnya menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.

2. Memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional. Hal ini bisa mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan dan menyadari perlunya akses-akses ke sejumlah layanan.Seperti intra dan inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta pintu perdagangan dan pariwisata internasional.Integrasi ekonomi merupakan hal terbaik untuk mencapai keuntungan langsung dari konsentrasi produksi.Serta dalam jangka panjang, meningkatkan standar kehidupan.

Saat ini, aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota, khususnya Jawa dan Sumatra.Fasilitas transportasi yang bisa menyebabkan area industri tak menjangkau pelosok.Pada jangka pendek, proyek-proyek yang perlu dibangun di Jawa adalah TransJawa, TransJabodetabek, kereta jalur dua, Tanjung Priok. Pembangunan tersebut diharapkan bisa berdampak langsung mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta jiwa, dua kali populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan infrastruktur di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.

3. Mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau Iptek. Selain tiga strategi utama ini, juga ada beberapa strategi pendukung seperti kebijakan investasi, perdagangan dan finansial.Beberapa elemen utama di sektor Iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan kejuruan tinggi serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan, baik pemerintah maupun swasta, dengan memberikan insentif serta menaikkan anggaran.Kemudian mengembangkan sistem inovasi nasional, termasuk pembiayaannya.Saat ini, masalah utama yang dihadapi adalah kemampuan riset dan pengembangan yang digunakan untuk mencari solusi teknologi.Kemampuan pengguna untuk menyerap teknologi yang ada.Serta transaksi antara riset dan pengembangan sebagai pemasok solusi teknologi dengan penggunanya tak terbangun dengan baik.